Baca Lainnya

Oleh: Baihaqi, Nayiroh dan Umi Azizah*

Manusia merupakan suatu spesies yang ‎selalu mendamba keistimewaan dalam ‎‎hidupnya. Maka dari itu manusia selalu ‎mempunyai ekspektasi tinggi atas dirinya ‎sendiri. ‎Mereka tidak akan pernah puas dengan ‎hidup yang biasa-biasa saja. Hal ini diperkuat ‎‎dengan dimilikinya potensi bawaan sejak lahir ‎dari Tuhannya. Namun potensi bawaan yang ‎‎dimiliki pada akhirnya akan menjadi hal yang ‎tidak ada artinya jika hal tersebut hanya ‎‎dibiarkan tanpa adanya suatu proses yang ‎memperkuat dan mengembangkan potensi ‎‎tersebut.‎

Pendidikan pada akhirnya dipilih sebagai ‎solusi tepat untuk memecahkan masalah ‎‎diatas. Dalam buku Filsafat Pendidikan karya ‎Teguh Wangsa Gandhi HW menyebutkan ‎‎bahwa pendidikan berarti proses perubahan ‎sikap dan tingkah laku seseorang ataupun ‎‎kelompok dalam usaha mendewasakan ‎manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. ‎Hal ‎ini berarti pendidikan selain sebagai hak ‎asasi juga merupakan suatu proses. Dalam hal ‎ini ‎proses dalam pendidikan mencakup ‎hubungan antar manusia dengan manusia, ‎lingkungan ‎dan alam semesta sebagai langkah ‎penyesuaian diri dalam hidup bermasyarakat.‎

Kemudian mucullah teori pendidikan ‎humanis yang menjadikan pendidikan sebagai ‎‎sarana untuk memanusiakan manusia demi ‎menuju insan kamil (manusia sempurna). hal ini ‎‎dirasa penting karena manusia terkadang dapat ‎melupakan nilai-nilai kemanusiaan itu ‎sendiri. ‎

Lantas yang terjadi dewasa ini adalah ‎sekolah dijadikan sebagai ajang industrialisasi ‎‎manusia. Para siswa dicetak untuk menjadi ‎manusia siap kerja, dijadikan layaknya robot ‎‎yang ahli matematika,kimia dan sebagainya. ‎Tidak peduli sebesar apapun dekadensi moral ‎‎telah menjalar ke dalam jiwa-jiwa peserta didik. ‎Lebih ironis lagi dengan munculnya sistem ‎‎Ujian Nasional yang menuai pro dan kontra. ‎Salah satunya  karena ujian nasional dianggap ‎‎sebagai ajang penumbuhan sifat kecurangan ‎dan ketidakjujuran. Pada tahun 2014 saja ‎‎tercatat lebih dari 33 laporan kasus kecurangan ‎tingkat Sekolah Menengah Atas yang ‎diterima ‎Federasi Serikat Guru Indonesia. Lebih dari itu, ‎dilihat dari objek yang diujikan, ‎hanya ‎mencakup mata pelajaran yang sama sekali ‎tidak ada hubungannya dengan ‎pengembangan ‎nilai-nilai kemanusiaan yang didambakan dari ‎awal adanya pendidikan.


Ideologi Pendidikan

Memperbincangkan Ideologi pendidikan ‎nasional, tentu tidak bisa lepas dari diskursus ‎‎tentang Ideologi negara Indonesia, karena ‎ideologi negara adalah ideologi yang melandasi ‎‎segala kebajikan dalam kehidupan ‎bernegara.Sebagaimana kita ketahui ideologi ‎yang dipakai ‎negara Indonesia adalah ‎Pancasila. Konsekuensi logisnya, segala ‎bentuk kebijakan yang ‎dikeluarkan pemerintah ‎haruslah berlandaskan pada pancasila, sesuai ‎dengan nilai-nilai luhur ‎yang terkandung di ‎dalamnya. ‎

Kebijakan-kebijakan dalam masalah ‎ekonomi, politik, kebudayaan, hukum, juga ‎‎pendidikan misalnya, harus selaras dengan ‎nilai-nilai luhur dan semangat Pancasila. ‎William ‎O’Neill memetakan ideologi pendidikan ‎dalam dua paradigma utama yang berisi ‎pendekatan ‎konservatif dan liberal. Pendekatan ‎konservatif melihat adanya ketidasejajaran ‎dalam ‎masyarakat. Namun, hal itu dianggap ‎wajar dan merupakan hukum alamiah yang ‎tidak bisa ‎dihindari karena sudah digariskan ‎oleh Tuhan. Pendekatan ini dibagi menjadi tiga, ‎yaitu ‎fundamentalisme pendidikan, ‎intelektualisme pendidikan, dan konservatisme ‎pendidikan. ‎Sedangkan pada liberalisme ‎pendidikan lebih menekankan tujuan pendidikan ‎jangka panjang. ‎

Liberalisasi pendidikan merupakan salah ‎satu aliran dalam pendidikan saat ini yang ‎‎mulai menjadi mainsetberfikir dalam memahami ‎makna dari pendidikan itu sendiri, baik dikaji ‎‎dari makna filosofosnya maupun makna ‎normatifnya. Ciri utama pendidikan yang ‎berideologi ‎liberal adalah selalu berusaha ‎menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ‎ekonomi dan politik ‎di luar dunia pendidikan. ‎Penguasaan kompetensi peserta didik sebagai ‎suatu upaya untuk ‎memenuhi dan ‎menyesuaikan tuntutan dunia kerja ‎sebagaimana dikemukakan dalam setiap ‎‎pergantian kurikulum di Indonesia.Fakta lain ‎dari liberalisme ini adalah mahalnya sekolah ‎dan ‎kuliah. Elitisme pendidikan seakan ‎mengancam kesempatan rakyat miskin untuk ‎mengenyam ‎pendidikan yang memadai. Melihat ‎kondisi tersebut tepat jika menghadirkan ‎iedologi ‎pendidikan kritis sebagai tandingan ‎liberalisme pendidikan. ‎

Pendidikan Kritis sebagai Alternatif

Seseorang yang sadar denganharga ‎dirinya akan terlepas dari berbagai kekuasaan ‎yang ‎menindas dirinya. Kekuasaan-kekuasaan ‎yang menindas dapat lahir dari eksploitasi ‎ekonomi, ‎politik maupun sosial. Orang-orang ‎yang memilih keluar dari ketertindasan akan ‎‎termarginalisasi secara alamiah, tetapi ‎sebenarnya pilihan itulah yang akan membawa ‎kepada ‎kebahagiaan yang seutuhnya. Proses ‎penyadaran tersebut hanya dapat diperoleh ‎melalui ‎proses pendidikan yang membebaskan.‎

Pendidikan kritis lahir dan berkembang ‎oleh pemikiran yang kritis. Mereka melihat ‎‎secara kritis berbagai jenis kekuasaan yang ‎mengungkung perkembangan pribadi mereka. ‎‎Proses pendidikan tersebut ‎mempermasalahkan dan mencari sebab-sebab ‎yang telah merampas ‎kemerdekaan seseorang ‎serta mencarikan jalan untuk keluar dari ‎masalah tersebut.‎

Namun dewasa ini, tampaknya pendidikan ‎yang diajarkan bukanlah pendidikan yang ‎kritis, ‎melainkan pendidikan dogmatis.Kesalahan ‎dogmatis bertolak dari sempitnya pemikiran ‎‎pendidik. Pendidik seharusnya mampu berfikir ‎secara holistik dalam memahami peserta didik, ‎‎sehingga merekatidak merasa canggung dalam ‎melaksanakan pendidikan.

Karena sebenarnya parameter ‎profesionalitas guru bukan ketika ia dapat ‎mengabdi ‎seutuhnya kepada birokrasi. Namun ‎lebih ketika ia bisa mengerti keadaan peserta ‎didik. ‎Mampu berbagi pengetahuan dan ‎ketidaktahuan, berbagi keresahan dan harapan. ‎Tetapi fakta ‎yang ada berkata lain, tidak sedikit ‎pendidik dalam sebuah institusi bersifat ‎memaksa dalam ‎mendidik.‎

Di UIN Walisongo, khususnya Fakultas ‎Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, banyak aturan-‎‎aturan yang secara tidak langsung merampas ‎kebebasan peserta didiknya.Contoh saja ketika ‎‎dosen mewajibkan mahasiswanya untuk tidak ‎memakai pakaian yang berbahan jeans, atau ‎‎saat mengharamkan mahasiswinya memakai ‎celana. Mereka berdalih bahwa calon pendidik ‎‎harus mampu mencerminkan sifat seorang ‎pendidik. Lantas, apakah sifat-sifat seorang ‎‎pendidik bisa dituangkan dalam rok ? rasanya ‎tidak.‎

Sampel diatas merupakan masalah yang ‎patut untuk diperhatikan. Manusia yang ‎‎memiliki kebebasan dalam bertindak, sudah ‎semestinya hak peserta didik dapat tercover ‎‎dalam pendidikan. Masalah pantas atau tidak ‎pantasnya kembali ke dalam pendapat ‎‎masyarakat, bukan disahkan dalam sebuah ‎bahasan pendidikan. Adalah bagaimana ‎‎pendidikan dapat mencegah manusia berbuat ‎hina itu lebih penting dari sekedar ‎‎mempermasalahkan sesuatu yang tidak akan ‎membuat celakanya manusia.Disinilah ‎legitimasi ‎pendidikan kritis yang tidak hanya ‎membatasi masalah pendidikan di ruang kelas ‎yang ‎terbatas, tetapi melihat masalah ‎pendidikan dalam konteks yang lebih ‎kompleks.Sehingga ‎pendidikan kritis mampu ‎menjadi sebuah alternatif wacana untuk dapat ‎mengembalikan ‎pendidikan ketujuan awal fitrah ‎pendidikan. ‎



‎*Penulis adalah Pecinta Kajian LKaP‎‏ ‏